Skip to content Skip to footer
No Image Available

Petunjuk Teknis Jejaring Layanan Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota (DISTRICT-BASED PUBLIC-PRIVATE MIX)

 Penulis: dr. Tiffany Tiara Pakasi, MA; Nurul Badriyah, SKM; Dr. dr. I Wayan Gede Artawan Eka Putra, M.Epid; Sulistyo, SKM, M.Epid; R. A. Della Patrisia Pramesti, SKM  Kategori: Pengajuan ISBN  Penerbit: Kementerian Kesehatan  Halaman: 89  Negara: Indonesia  Bahasa: Indonesia  Ukuran: 29 x 21 cm  Editor: Nurul Badriyah, SKM dan Dr. dr. I Wayan Gede Artawan Eka Putra, M.Epid
 Deskripsi:

Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2023, estimasi beban tuberkulosis (TBC) di
Indonesia meningkat dari 969.000 kasus baru pada 2021 menjadi 1.060.000 kasus baru pada
tahun 2022. Berdasarkan data surveilans Program Penanggulangan TBC (P2TBC) tahun 2022,
sebanyak 724.309 kasus di antara 1.060.000 estimasi kasus baru TBC (68%) berhasil ditemukan
dan dilaporkan di Indonesia. Namun, hanya 88% di antaranya yang memulai pengobatan.
Jika dilihat berdasarkan keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam
pelaporan TBC, sebesar 98% puskesmas dan B/BPKM, 95% RS pemerintah, 90% RS swasta,
36% klinik pemerintah dan 26% TPMD/klinik swasta telah berkontribusi dalam P2TBC melalui
penemuan dan pelaporan terduga TBC. Selain penemuan kasus TBC, indikator utama lain yang
perlu dipantau adalah angka keberhasilan pengobatan TBC atau treatment success rate (TSR). Jika
dilihat berdasarkan jenis fasyankes, angka keberhasilan pengobatan TBC yang mencapai target
nasional 90% baik tahun 2022-2023 terjadi di puskesmas. Sementara itu, fasyankes swasta baik
RS, klinik dan TPMD belum mencapai target. Hal ini menunjukkan pentingnya pelibatan seluruh
fasyankes baik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kontribusi penemuan kasus dan
kualitas pelayanan TBC di Indonesia.
Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan tersebut adalah melakukan penguatan
jejaring layanan TBC atau dikenal dengan istilah Public-Private Mix (PPM). Di Indonesia,
implementasi PPM dilaksanakan berbasis kabupaten-kota, yang kemudian disebut sebagai District-
based Public-Private Mix (DPPM), bertujuan untuk meningkatkan akses layanan TBC yang bermutu
dan berpihak pada pasien pada kabupaten/kota. DPPM dilaksanakan melalui komitmen dan
keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan, fasyankes pemerintah maupun swasta, serta
komunitas dalam layanan TBC yang komprehensif mulai dari aspek preventif, promotif, tanpa
mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan sesuai standar, serta
melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara mandiri dalam sistem informasi TBC.
Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan implementasi DPPM yang ruang
lingkupnya mencakup 1) Konsep jejaring layanan TBC di fasilitas pelayanan kesehatan
pemerintah dan swasta, 2) Tim District-based Public-Private Mix, 3) Koalisi Organisasi Profesi
Indonesia dalam Penanggulangan Tuberkulosis, 4) Mekanisme jejaring layanan TBC, 5) Pelibatan
fasilitas pelayanan kesehatan, 6) Monitoring dan evaluasi, dan 7) Pendanaan. Petunjuk teknis ini
ditujukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan
kabupaten/kota, organisasi profesi, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi komunitas,
fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Petunjuk teknis ini akan dievaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan ilmiah
terkini, pengalaman praktis, serta rekomendasi nasional dan internasional. Pembaruan petunjuk
teknis akan dilakukan untuk menguatkan implementasi program TBC di Indonesia.


 Back
Terbang77 RTP Terbang77 Slot Terbang77 Terbang77 Link Terbang77 Slot Terbang77 Scatter Hitam Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Scatter Hitam RTP Slot Gacor Slot Kamboja