Resiko kematian Ibu, kematian bayi serta stunting tersebut dapat diminimalkan dan dicegah dari hulu melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) berbasis hak dan orientasi kesehatan reproduksi dengan layanan bermutu yang aman, berkelanjutan, kesertaan sukarela, tidak diskriminatif, dan informed choice. Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu pilar dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak terbukti efektif dan hemat biaya dalam mengurangi beban penyakit pada kesehatan ibu dan anak. Namun intervensi ini tidak dapat optimal menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi jika tenaga kesehatan penyedia layanan KB yang ada tidak memiliki cukup kapasitas dan keterampilan dalam melakukan konseling serta dalam memberikan Pelayanan kontrasepsi.

Dokter dan Bidan mempunyai peranan yang penting dalam memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas. Namun, belum semua dokter dan bidan di Indonesia memiliki kompetensi sesuai standar dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB), sehingga pencapaian program KB belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dokter dan bidan sebagai ujung tombak pemberi pelayanan kontrasepsi menjadi hal yang krusial.

Pada tahun 2020/2021 Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan BKKBN dan organisasi profesi (PP POGI dan PP IBI) telah menyusun Kurikulum Dan Modul Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sudah terakreditasi oleh BPPSDM Kementerian Kesehatan. Kurikulum dan modul pelatihan dapat digunakan oleh berbagai pihak terkait, sebagai acuan terstandar dalam melakukan pelatihan

Untuk lebih menyamakan persepsi dalam proses penyelenggaraannya sehingga panitia penyelenggara dapat melakukan persiapan dan pelaksanaan pelatihan dengan optimal maka disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan tersebut.