Indonesia telah menetapkan target percepatan untuk mencapai eliminasi TBC pada tahun
2030 yaitu cakupan penemuan kasus TBC ≥ 90%, keberhasilan pengobatan dari kasus TBC
yang ditemukan ≥ 90%, dan Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada kontak serumah ≥ 80%.
Untuk pencapaian ending AIDS 2030, juga berkomitmen untuk mencapai 95% orang yang
terinfeksi mengetahui statusnya, 95% yang terdiagnosa mendapatkan pengobatan ARV dan
95% virus ODHIV dalam pengobatan Antiretroviral tersupresi. Penetapan target ini bertujuan
untuk menghapus hambatan sosial dan hukum dalam mengakses layanan TBC dan
menekankan pentingnya integrasi dan kerjasama lintas program, terutama dengan program
HIV untuk mencapai cakupan kesehatan universal sebagai bagian dari Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal.

Beberapa perkembangan signifikan telah terjadi pada program TBC dan HIV yang tertuang
pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan
Tuberkulosis dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome,
dan Inkubasi Menular Seksual. Perkembangan pada peraturan ini termasuk pengenalan
paduan terbaru dolutegravir dan pilihan terbaru untuk Terapi Pencegahan Tuberkulosis
(TPT). Koinfeksi TBC HIV merupakan tantangan besar dalam mortalitas Orang dengan HIV
(ODHIV), untuk itu dilakukan pendekatan yang berbeda pada layanan TBC HIV sehingga
terjadi manfaat dalam mendukung perawatan berkualitas yang efektif.

Pedoman ini memberikan update tekait pedoman skrining TBC pada ODHIV, termasuk
skrining TBC pada setiap kunjungan ODHIV ke layanan PDP, pilihan untuk TPT, memulai
terapi antiretroviral (ART) untuk ODHIV yang didiagnosis TBC. Edisi ini memperbarui
pedoman TBC HIV yang diluncurkan pada tahun 2015, dan memperkenalkan konsep one
stop service. Petunjuk Teknis Kolaborasi TBC HIV ditujukan kepada seluruh pelaksana
program TBC dan program HIV di semua tingkatan, fasilitas dan penyedia pelayanan
kesehatan, swasta dan stakeholders terkait. Selain itu, pada dokumen ini juga diperkuat
dengan mendorong peran komunitas yang lebih dekat dengan pasien TBC HIV itu sendiri
serta meningkatkan peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Rumah Tahanan (Rutan) dan
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam upaya pengendalian TBC HIV terhadap
seluruh warga binaannya.